Mandulnya DPRD INHU
Oleh : Supri Handayani, SE
Oleh : Supri Handayani, SE
Telah berlalu sekian
lamanya sejak berita dugaan kasus amoral/asusila yang dilakukan oleh Bupati Indragiri Hulu H. Yopi Arianto, SE seperti tidak mendapat prioritas bagi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Ini mengundang keprihatinan
bagi kita bersama karena seolah-olah kita tidak lagi hidup pada lingkungan
masyarakat yang beradab, perbuatan asusila menjadi seperti dilegalkan karena
terbukti lembaga politik seperti DPRD INHU sebagai lembaga perwakilan rakyat
yang seharusnya digarda terdepan menampung dan menyalurkan aspirasi Rakyat
belum bergeming.
DPRD Inhu yang
seharusnya mampu berbuat lebih banyak ternyata masih jauh dari ekspektasi awal,
karena sejauh ini belum ada satupun keputusan yang ditelurkan dalam bentuk
sikap politik DPRD terhadap dugaan kasus amoral/asusila yang dilakukan oleh
Pimpinan Lembaga Eksekutifnya H. Yopi Arianto, SE sebagai Bupati Indragiri
Hulu. Ini adalah fakta nyata bahwa tidak ada Political Will dari
para legislator yang seharusnya bekerja dan berbuat untuk sebesar-besarnya bagi
rakyatnya, mengingat posisinya adalah sebagai seorang wakil rakyat, seharusnya
mereka peka terhadap kondisi yang ada, sekalipun tanpa ada desakan dari rakyat,
apalagi bila masalah ini memang sudah rakyat yang berkehendak, Jelas-jelas ini potret
kinerja yang sungguh mengecewakan bagi kami sebagai rakyat.
Tanggal 10 Februari
2014 seharusnya menjadi momentum bagi DRPD Inhu unuk menunjkkan
keseriusan dan kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi rakyatnya, apalagi
aspirasi ini bukanlah merupakan masalah yang biasa, melainkan masalah serius
yang membutuhkan perhatian khusus dan sesegera mungkin mengingat begitu
besarnya dampak yang akan terjadi bila dibiarkan begitu saja tanpa ada
penyelesaian yang tepat dan cepat dari lembaga yang berkompeten seperti DPRD
Inhu. Namun, sepertinya ini hanya menjadi keresahan dan kegelisahan kami saja
sebagai rakyat biasa, dan seolah dianggap hal biasa yang sangat lumrah oleh
DPRD Inhu. Tentu kondisi ini menambah preseden buruk dan kinerja negatif para
legislator yang sedang duduk di DPRD Inhu.
Setelah disepakati
dan berjanji untuk menindak lanjuti aspirasi masyarakat terkait Petisi Peduli
Moral yang disampaikan beberapa waktu lalu di Depan Gedung DPRD Inhu, hingga
kini belum jelas bentuk keseriusan dari para Anggota Dewan yang terhormat,
terbukti telah dua kali diagendakan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD
Inhu ternyata selalu kandas di tengah jalan, karena setiap diagendakan rapat
selalu ada saja anggota dewan yang tidak hadir mengikuti rapat bamus, sehingga
rapat tidak bisa menghasilkan apapun karena tidak kuorum.
Sebelum pertumpahan
darah benar-benar terjadi, sebelum rakyat menjatuhkan hukuman menurut caranya
sendiri, sebelum segalanya menjadi terlambat, maka dengan ini kami sampaikan
sekali lagi kepada bapak/Ibu dewan yang terhormat untuk berfikir kembali secara
sehat dan jernih terhadap dampak yang akan terjadi bila bapak-ibu dewan yang
terhormat memilih bugkam, memilih acuh tak acuh terhadap kondisi yang terjadi
hari ini, semoga apa yang kami sampaikan bukan hanya menjadi keresahan kami
saja sebagai rakyat jelata, tetapi juga menjadi keresahan para anggota dewan
yang sampai hari ini masih memilih untuk membisu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar