Jumat, 28 Februari 2014

Bersama Masyarakat Adat Melayu, KNPI Segel Kantor DPRD Inhu

INHU, Riau24-- Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hulu, disegel kain putih oleh massa yang tergabung dari lembaga adat melayu, aktivis, tokoh agama serta KNPI Inhu, Kamis (6/2/14).

Langkah ini diambil oleh pengunjuk rasa yang menamakan diri mereka Masyarakat Peduli Moral, karena setelah empat hari berada di DPRD Inhu dengan mendirikan tenda, namun anggota DPRD Inhu tak juga kunjung hadir ke kantor mereka.

Pantauan lapangan, masa  yang berasal antara lain dari KNPI Inhu, HMI Inhu, Hikmi, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Laskar Melayu Bersatu dan berbagai elemen lainnya, sebelumnya melakukan dialog dengan membentang tikar di teras DPRD Inhu. Ternyata di kantor wakil rakyat tersebut, ada tiga orang anggota DPRD Inhu yang hadir yakni ketua fraksi Demokrat plus, Adila Ansori, Hayati dan Irwantoni, yang kemudian bergabung dengan masa yang duduk bersila dan ikut doa  bersama serta menyaksikan penyegelan.

Ketua KNPI Inhu, Supri Handayani mengungkapkan, penyegelan itu mereka lakukan, karena seakan anggota DPRD Inhu tidak menggubris Petisi yang telah mereka sampaikan pada minggu yang lalu. “Selain itu, DPRD saat itu  berjanji akan membentuk Pansus terkait petisi yang disampaikan tersebut dan mereka berjanji akan terebntuk dalam tiga hari, namun hingga saat ini belum juga terbentuk, bahkan mereka tidak satupun ada ditempat, tegas pria yang biasa disapa Ando tersebut.

Dikatakannya, negeri saat iini sedang diobrak-abrik melalui pemberitaan tentang pimpinan daerah, namun tidak ada yang peduli dengan itu, makanya masa datangi DPRD Inhu untuk mempertanyakan masalah pemberitaan tersebut, benar atau tidaknya, namun hasilnya DPRD juga seakan tidak peduli dengan marwah Inhu ini.

Ditegaskan juga oleh  Ando, tuntutan yang diajukan, bukanla untuk memojokkan siapapun juga, tetapi lebih pada  untuk mencari kebenaran, agar ada kepastian tentang kebenaran berita yang muncul di beberapa media tersebut.

Sementara itu, Irwantoni mengungkapkan bahwa secara pribadi dirinya sangat mendukung apa  yang dilakukan oleh pemuda dan masyarakat ini, namun secara kelembagaan untuk membentuk Pansus tersebut ada mekanisme yang harus dijalankan dan yang berhak untuk mengumpulkan fraksi yang ada di DPRD Inhu adallah  ketua DPRD Inhu, namun saat ini ketua DPRD Inhu sedang menjalankkan ibadah umroh.

Sekretaris LAMR, Ali Fahmi mengungkapkan, saat penyapaian petisi, saat  itu Arif Ramli sebagai ketua DPRD Inhu berjanji pada Senin (3/2) akan mengumpulkan fraksi untuk membicarakan pembentukan Pansus tersebut, namun pada kenyataannya, dia malah tiba-tiba Umroh.

“Sementara berita terus muncul dan bahkan akhir-akhir ini efeknya kepada rumah tangga PNS yang namanya disebut-sebut  dalam pemberitaan, bahkan PNS tersebut tidak lagi masuk kantor. Inikan sudah mulai berimbas kepada orang lain, tambahnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat, Adila Ansori menegaskan bahwa tiga fraksi secara lisan sudah memberikan dukungan untuk pembentukan Pansus, namun tentu menunggu dari pimpinan DPRD.

“Kami akan buat surat kepimpinan terkait Pansus ini dan saya juga sarankan kepada dua fraksi lainnya untuk melakukan hal yang sama, ucap Adila.

Kasubag Humas Setwan, Rengga Bramantika mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki jadwal pasti keberangkatan anggota DPRD Inhu dalam satu tahun ini.

“Untuk perjalanan saat ini sampai hari Rabu dan saat ini mereka  dalam perjalanan menuju Indragiri Hulu," jelasnya.

“Kita tunggu kedatangan mereka besok (Jumat, 7/2) dan kita akan tanyakan komitmen mereka untuk hal ini dan  kita akan lihat mana anggota DPRD Inhu yang datang dan siap mendukung untuk pembentukan Pansus. Jika ada yang tidak datang, lebih baik mereka tidak lagi dipilih," tegas Ando. 



Sumber : riau24.com
 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar